BATUBARA –KORAN nasional| Buruknya pelayanan kesehatan di Kabupaten Batubara kembali menjadi sorotan publik setelah seorang pasien berusia 9 tahun tidak mendapatkan penanganan medis yang layak di Poli Kebidanan RSUD HJ Zulkarnain. Yadi, warga Desa Dahri Indah, Kecamatan Talawi, mengaku sangat kecewa setelah membawa adik kandungnya berobat selama dua hari berturut-turut, namun tidak pernah menjumpai dokter yang bertugas.
"Kami sudah menunggu hampir dua jam setiap harinya, tapi dokter tidak juga datang. Akhirnya terpaksa pulang tanpa mendapatkan perawatan apapun," ujar Yadi dengan nada penuh kekecewaan.
Keluhan serupa juga datang dari sejumlah masyarakat lain yang ditemui di ruang tunggu rumah sakit. Mereka mengungkapkan bahwa dokter poli kebidanan bernama dr. Hendrik kerap tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan yang jelas, sementara dr. Eli – rekan satu status Pegawai Negeri Sipil (PNS) – dinilai kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.
Masyarakat menilai kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Direktur RSUD HJ Zulkarnain, dr. Wahayu.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Pelayanan RSUD HJ Zulkarnain, Ibu Rosi, menyebutkan bahwa dr. Hendrik sedang sakit dan akan digantikan oleh dr. Alfian. Namun, ketika ditanya kepastian jam kedatangan dokter pengganti, ia hanya menjawab "Tunggu saja" tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendalam terkait disiplin jam kerja tenaga medis PNS di fasilitas kesehatan daerah. "Kalau PNS di kantor pemerintahan ada aturan yang jelas, kenapa dokter PNS bisa masuk kerja sesuka hati?" kritik Yadi.
RSUD HJ Zulkarnain memang sudah tidak asing dengan keluhan masyarakat terkait pelayanan yang lamban dan ketidakpastian kehadiran dokter. Hal ini semakin ironis mengingat Bupati Batubara Baharuddin Siagian kerap menyuarakan slogan pelayanan prima di setiap sektor pemerintahan, namun realita di lapangan dinilai sangat jauh dari janji tersebut.
"Masyarakat menduga slogan pelayanan prima hanya sebatas pencitraan politik semata," ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Atas kejadian ini, warga mendesak Bupati Batubara dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Batubara untuk segera memanggil Direktur RSUD HJ Zulkarnain guna meminta klarifikasi dan memberikan tindakan tegas. "Jangan hanya berjanji manis saat pemilu. Kami butuh kerja nyata, bukan slogan kosong," tegas Yadi mewakili suara masyarakat.
Kaperwil Sumatera Utara(Petrus gultom)