Koran nasional |Rokan Hilir — Ruang publik di Kabupaten Rokan Hilir tengah diwarnai gejala yang tidak bisa dipandang remeh: menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil Kepala daerah. Hal ini tergambar jelas dari kemunculan spanduk bernada protes yang terbentang di halaman Kantor Bupati, sebuah simbol ekspresi kolektif atas akumulasi kekecewaan yang kian menguat.
Spanduk tersebut bukan sekadar tulisan biasa, melainkan representasi kritik sosial yang mengarah langsung pada peran dan sikap Wakil Bupati Rokan Hilir. Sejumlah elemen masyarakat menilai, telah terjadi deviasi dalam praktik kepemimpinan—dari yang seharusnya berorientasi pada penyelesaian masalah publik, menjadi cenderung reaktif dan tidak substantif.
Sorotan tajam mengarah pada aktivitas Wakil Bupati, Jhonny Charles, yang dalam beberapa hari terakhir lebih banyak mengekspresikan dinamika internal melalui media sosial. Dalam perspektif publik, tindakan tersebut dinilai tidak mencerminkan etika kepemimpinan yang matang. Alih-alih menghadirkan solusi konkret, komunikasi yang dibangun justru terkesan personal, emosional, dan minim orientasi kebijakan.
Fenomena ini memperkuat persepsi bahwa terdapat ketidaksinkronan antara ekspektasi masyarakat dan respons pemangku kebijakan. Di tengah kompleksitas persoalan daerah, publik mengharapkan hadirnya kepemimpinan yang berbasis data, keputusan strategis, serta langkah nyata—bukan sekadar narasi yang beredar di ruang digital.
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada penggunaan fasilitas dan simbol kemewahan di lingkungan pemerintahan. Kemunculan kendaraan dinas jenis Toyota Alphard berpelat BM 2 P di area Kantor Bupati memicu pertanyaan serius terkait sensitivitas sosial pejabat daerah. Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, penggunaan atribut kemewahan oleh pejabat publik menjadi ironi yang sulit diterima secara rasional.
Kritik yang berkembang tidak berdiri di ruang hampa. Ia lahir dari kesadaran bahwa jabatan publik adalah mandat konstitusional yang dibiayai oleh uang rakyat. Oleh karena itu, setiap tindakan pejabat seharusnya mencerminkan akuntabilitas, empati sosial, serta komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat Rokan Hilir tidak menuntut retorika. Mereka menuntut kehadiran Daerah dalam bentuk kebijakan yang solutif, tindakan yang terukur, dan kepemimpinan yang berorientasi pada hasil. Ketika ruang komunikasi publik dipenuhi oleh keluhan tanpa solusi, maka yang terjadi adalah erosi legitimasi.
Kini, sorotan tertuju pada bagaimana Wakil Bupati merespons kritik yang berkembang. Apakah akan tetap berada dalam pola komunikasi yang reaktif, atau bertransformasi menuju kepemimpinan yang lebih substansial, rasional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Karena pada akhirnya, legitimasi kekuasaan tidak dibangun dari citra, melainkan dari kepercayaan—dan kepercayaan hanya lahir dari kerja nyata.